|
JAKARTA – Setelah memberi masukan ke Departemen Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengirimkan nota masukan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar.
Kabiro Humas KPK Johan Budi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun draf masukan atas sejumlah klausul yang dimasukkan dalam RPP Penyadapan tersebut.
(more…)
JAKARTA - Partai Golongan Karya menolak pilihan solusi pembentukan tim pencari fakta (TPF) dan gelar perkara oleh Kepolisian RI, menyusul perseteruan yang kian meruncing antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diwartakan, perseteruan Polri-KPK itu berujung pada penahanan Wakil Ketua KPK (nonaktif), Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, yang memicu kemarahan serta protes keras dari banyak kalangan masyarakat sipil. Minggu (1/11) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil empat orang tokoh dalam pertemuan tertutup di Wisma Negara, yang menghasilkan tiga pilihan solusi terhadap kasus tersebut.
(more…)
JAKARTA – Sebanyak dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, sejak resmi menjadi tahanan Rutan Markas Brimob di Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, pada tanggal 29 Oktober lalu telah dikunjungi beberapa tokoh.
Selain dikunjungi teman-teman seangkatan di Akpol, Bibit yang pensiunan perwira tinggi Polri dengan jabatan terakhir inspektur jenderal juga dikunjungi mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bimantoro, mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, Usman Tobing, Nugroho Djajusman, dan lainnya. Mereka juga menyempatkan diri mengunjungi Chandra. Sementara itu, Chandra sempat dikunjungi tokoh muda Yuddy Latief dan Ray Rangkuti.
(more…)
JAKARTA – Koalisi Antikorupsi Ayat Tembakau akan melaporkan kasus hilangnya “ayat tembakau” dalam Undang-Undang Kesehatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kami akan ke KPK pada Senin, 26 Oktober 2009. Ada dugaan indikasi kolusi antara oknum Departemen Kesehatan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penghilangan ayat tembakau yang mencurigakan,” ujar Kartono Muhammad, anggota Koalisi Antikorupsi Ayat Tembakau, Jumat (23/10).
(more…)
JAKARTA — Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, mengungkapkan, berdasarkan dokumen ICW, suap menjadi modus terbanyak dalam kasus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang Januari 2008-Agustus 2009.
Dari 95 kasus, 34 di antaranya bermodus suap. Modus lainnya adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 15 kasus, penunjukan langsung (8 kasus), mark up (19 kasus), pemerasan (1 kasus), dan penggelapan/pungutan (18 kasus).
“Suap adalah modus yang paling banyak dalam pembajakan negara oleh kekuatan politik atau state capture, ” ujar Febri pada diskusi Mengkaji Modus Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (27/8).
(more…)