JAKARTA – Setelah memberi masukan ke Departemen Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengirimkan nota masukan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar.

Kabiro Humas KPK Johan Budi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun draf masukan atas sejumlah klausul yang dimasukkan dalam RPP Penyadapan tersebut.
(more…)