JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat jumlah penyerapan tenaga kerja seiring penyerapan stimulus infrastruktur tahun lalu mencapai 1,1 juta orang. Jumlah ini sedikit di bawah proyeksi Bappenas sebesar 1,3 juta pekerja.
Plt Deputi bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Dedy Maskur Riady mengatakan, jumlah penyerapan tenaga kerja sebenarnya bisa melebihi 1,1 juta orang jika dihitung secara bulanan atau harian, bukan diakumulasi pada akhir tahun.
“Orangnya kan tidak tetap karena bukan pekerja tetap. Ada yang seminggu orang ini dan minggu lainnya orang lain,” terang dia ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (14/1/2010).
Ini, kata Dedy, memang karakteristik pekerja formal pada sektor jasa konstruksi. “Karakteristiknya kan tidak sama dengan pekerja formal lainnya,” imbuh dia.
Penyerapan stimulus infrastruktur sepanjang 2009 mencapai Rp10,6 triliun, 96,9 persen dari pagu Rp12,2 triliun. Adapun total paket stimulus fiskal pada 2009 mencapai Rp73,3 triliun.
Dedy menuturkan, Bappenas semula memperkirakan tambahan belanja infrastruktur Rp12,2 triliun bisa menyerap 1,3 juta tenaga kerja. Tetapi realisasinya agak kurang sedikit lantaran ada dampak tidak langsung yang belum bisa dihitung.
Dia menjelaskan, pemerintah mengalokasikan belanja stimulus sebesar Rp300 miliar untuk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dana ini diperuntukan untuk program-program pelatihan tenaga kerja. “Pelatihan ini lalu berdampak pada pekerjaan mereka. Karena kita waktunya tidak cukup untuk memonitor jadi belum bisa dihitung,” paparnya.
Terlepas dari ini, Dedy melihat program stimulus fiskal tahun lalu cukup berhasil menggenjot perekonomian. Hal ini terlihat pada penyerapannya yang menembus 90 persen.
Dana-dana yang belum terserap, menurut dia, lebih karena alasan efisiensi atau penghematan anggaran. Atau ada juga dana yang tidak jadi terpakai karena pembebasan tanahnya bermasalah. Ini seperti pembangunan pasar di Kalimantan Timur. “Karena tanahnya bermasalah uangnya tidak jadi dicairkan,” imbuh dia.
Tags: bappenas, dana dana, departemen tenaga kerja dan transmigrasi, jakarta, kinerja, perencanaan pembangunan, stimulus